Indonesia sebagai negara terpilih untuk menjadi anggota dewan keamanan PBB periode 2019-2020 telah menetapkan empat isu prioritas dan satu isu yang menjadi perhatian khusus. Di antara empat isu prioritas yang ditetapkan tersebut, salah satunya yaitu meningkatkan kerja sama antar negara-negara anggota serta Dewan Keamanan PBB untuk menangkal terorisme, ekstremis, dan radikalisme [1].

Kerja sama Indonesia dengan PBB dalam menangkal terorisme, ekstremisme, dan radikalisme juga secara khusus dilaksanakan melalui proyek “Foster tolerant religious education to prevent violent extremism in Indonesia”.yang kemudian disebut dengan CONVEY.  United Nations Development Programme  (UNDP) dan Indonesia melaksanakan proyek yang telah diawali sejak tahun 2017 hingga 2020. Proyek tersebut berkolaborasi dengan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan didanai oleh pemerintah Jepang [2]. Proyek CONVEY fokus untuk menangkal radikalisme di bidang pendidikan dengan tiga tujuan utama yaitu mengembangkan pendidikan agama yang dapat menangkal tindakan ekstremis, mencegah penyebaran ekstremisme dan radikalisme di setiap institusi pendidikan serta memperkuat keterlibatan siswa maupun guru dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme.

Selain proyek CONVEY yang didanai pemerintah Jepang, Indonesia juga dibantu oleh Uni Eropa (EU) melalui proyek "Preventing Violent Extremism Through Promoting Tolerance and Respect for Diversity" (PROTECT). Proyek ini didanai EU dan diimplementasikan oleh  UNDP yang kemudian akan menjalin kerja sama dengan Kemenko Polhukam dan BNPT [3].


Berbagai proyek penanganan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme yang dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari serangkaian aksi teror yang terjadi sejak bom Bali 2002 silam. Meskipun dari upaya penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan terkesan fokus pada satu ajaran agama tertentu yaitu dalam hal ini Islam [4]. Terlebih kelompok-kelompok yang dianggap menebar paham terorisme, ekstremisme, dan radikalisme adalah kelompok Islam. Tuduhan secara tidak langsung yang mengaitkan antara Islam dengan tindak terorisme menyebabkan proyek-proyek deradikalisasi seakan menjadi deislamisasi.

Sesuatu yang wajar jika terjadi konflik kepentingan antar negara anggota PBB sebagaimana pada kasus Lebanon pada tahun 2013. Amerika Serikat dengan hak vetonya menghindari kesepakatan gencatan senjata meskipun sekretaris jendral PBB sudah menyerukannya [7]. PBB akhirnya menjadi alat bagi Amerika sebagai negara kapitalis untuk mengontrol kebijakan politik di dunia.

Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara bermabda kapitalisme akan menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan hegemoni mabda yang diembannya atas dunia. Termasuk mencegah kebangkitan Islam melalui pengembanan mabda Islam dalam bentuk negara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika proyek dalam menangkal terorisme, ekstremisme, dan radikalisme yang diserukan PBB menjadi agenda deislamisasi karena itulah sebenarnya maksud dan tujuan proyek-proyek tersebut dibuat.



PBB dengan dewan keamanannya memang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Akan tetapi masih banyak permasalahan keamanan di dunia yang PBB dianggap gagal menanganinya. Beberapa kasus yang menuai kritik dan kekecewaan yaitu terkait Rohingya di Myanmar, gencatan senjata di suriah, dan konflik Israel-Palestina. PBB sendiri juga dianggap belum memiliki definisi jelas tentang terorisme [5]. 

PBB yang dibentuk pada tahun 1945 diinisiasi oleh inggris, Cina, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama, 50 negara merdeka mendeklarasikan diri sebagai anggota PBB. Hingga saat ini anggota PBB telah mencapai 193 negara. Dari negara-negara anggota yang ada, Amerika Serikat adalah negara yang menyumbang dana terbesar ke PBB yaitu sejumlah $10 miliar atau seperlima dari total keseluruhan dana dari PBB [6].

Saat ini, Amerika sedang menjalankan agenda War of Terrorism yang kemudian diganti dengan War of Radicalism pada masa kepemimpinan Donald Trump. Steve Bannon, pria yang banyak dianggap pemikir ideologis pemerintahan Trump, percaya bahwa Amerika sedang “pada tahap awal perang global melawan fasisme Islam”. Para penasihat keamanan yakin Islam adalah ancaman peradaban Barat [8].



[1] Indonesian Membership on the UN Security Council
[2] Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism
[3] EU and UNDP launch Project “Protect” to support Indonesia in preventing and countering violent extremism
[4] Indonesia: Extremism & Counter-Extremism
[5] Menelanjangi 10 Kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa
[6] A simple guide to exactly how the United Nations is funded
[7] Tajuk: Konflik kepentingan di PBB
[8] Proyek Radikalisme: Perang Melawan Islam

Hutang pemerintah hingga akhir Juni 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun. Sedangkan untuk membayar bunga hutang saja telah mencapai Rp 134,77 triliun. Mengapa harus hutang? Apakah tidak ada sumber pemasukan lain?

Selain hutang, salah satu pemasukan yang diusulkan untuk ditingkatkan hingga saat ini yaitu pajak. Sehingga tidak heran jika banyak muncul target baru sebagai objek pajak. Sebagai contoh pemerintah daerah Palembang yang mulai menarik pajak dari pedagang empek-empek. Apakah memang pajak hanya satu-satunya pilihan yang bisa diambil? Bagaimana dengan pengelolaan Sumber Daya Alam?
Sebagian besar SDA di Indonesia memang dikelola oleh swasta baik asing maupun lokal. Sedangkan Indonesia memperoleh keuntungan dari pengelolaan SDA oleh swasta melalui pajak. Sayangnya, sektor SDA ternyata menjadi sektor yang paling banyak melakukan pemangkiran pajak.

Saat ini memang pengelolaan SDA di Indonesia kental dengan aspek bisnis dan didukung oleh kebijakan politik yang akhirnya hanya mementingkan keuntungan materi khususnya bagi pemodal, para kroni, dan penguasa komprador yang berburu rente. Sehingga dibuat aturan-aturan yang melonggarkan investasi dan eksploitasi SDA. Hal ini sudah dilakukan sejak awal Orba dengan lahirnya UU/1/1967 tentang Penanaman Modal yang ditandai dengan masuknya PT Freeport.  Ditambah di era reformasi yang disusul dengan lahirnya banyak undang-undang liberal (co. UU
Migas).

Bukan karena negara tidak mampu mengelola SDA tetapi dibutuhkan political will untuk mengubah mindset negara saat ini. Bahwa negara bukan sebagai pebisnis akan tetapi pengelola. Selain itu payung konstitusi pun dibutuhkan untuk mengakomodir mekanisme tersebut.

Jadi sekarang SDA Indonesia dikelola dengan sistem liberalis-kapitalis. Karena itu sudah seharusnya mengganti sistem liberalis-kapitalis ini dengan sistem lain yang solutif.

Berbeda dengan sistem kapitalis liberalis, Islam memiliki suatu model khas tersendiri dalam mengatur pengelolaan SDA. Pengaturan tersebut merupakan bagian syariat Islam terkait muamalah maliyah (sistem ekonomi).

Secara singkat Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam agar bisa bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sesuai prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, bahwa pemilik seluruh alam semesta beserta isinya adalah Allah SWT. Artinya, harta adalah milik Allah. Dia memberi hak penuh –secara umum- kepada manusia untuk menguasainya, maka dengan itu harta tersebut benar-benar menjadi hak miliknya. Dia pula yang mengijinkan setiap individu untuk mendapatkannya, sehingga dengan izinnya yang bersifat khusus itu harta tersebut benar-benar menjadi miliknya secara nyata.

Kedua, terkait kepemilikan ada tiga macam: pemilikan individu, pemilikan umum dan pemilikan negara.

Ketiga, SDA secara umum masuk ke dalam pemilikan umum. Pemilikan umum adalah izin Allah –selaku pembuat hukum- kepada jamaah (masyarakat) untuk memanfaatkan benda-benda secara bersama-sama.

Keempat, yang terkategori ke dalam pemilikan umum adalah sebagai berikut:

• Setiap sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum, yang jika tidak ada di suatu negeri atau komunitas akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya; seperti sumber air, padang gembalaan, hewan dan sebagainya.
• Sumber daya alam (barang tambang) yang jumlahnya tidak terbatas, seperti sumber minyak; emas, perak, besi, tembaga, timah, batu bara dan sejenisnya, dan
• Benda-benda yang sifatnya tidak dibenarkan dimonopoli seseorang, seprti jalan, sungai, laut, danau, tanah-tanah umum, teluk, selat, gunung, hutan, dan sebagainya.

Kelima, negara mengelola kepemilikan umum hasilnya masuk dalam kas Baitul Mal pos harta milik umum. Kemudian negara mengembalikan hasilnya kepada rakyat baik dalam bentuk sesuai barang asalnya, maupun dalam bentuk layanan untuk kepentingan umum.

Keenam, negara melarang pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam yang menjadi milik umum kepada swasta bahkan asing.

Ketujuh, negara akan membatalkan semua perjanjian kapitalis terhadap pengelolaan SDA yang pernah terjadi sebelumnya tanpa kompensasi apapun. Jika pun dituntut, maka kompensasinya adalah hasil kekayaan yang telah mereka eksploitasi selama ini. Mereka juga akan diminta membayar ganti rugi kerusakan alam yang diakibatkan eksploitasi yang dilakukan.

Kedelapan, negara mengeksploitasi SDA secara bijak dan berwawasan lingkungan agar SDA khususnya yang tidak bisa diperbarui bisa digunakan dengan sewajarnya dan bisa dinikmati generasi berikutnya. Terkait hal ini negara senantiasa menjadikan pertimbangan syariat yaitu agar Islam menjadi rahmat bagi alam semesta benar-benar bisa diwujudkan.

1. Agama hanya ditempatkan dalam konteks hubungan individu dengan Tuhannya saja. 
2. Agama mencoba untuk turut berperan, tapi hanya pada masalah etika seperti kejujuran dan sopan santun.
3. Agama berperan aktif, bahkan ia menjadi inti dari setiap dinamika politik

“Di wilayah kekuasaan Islam, tidak hanya Muslim, tetapi juga kristen dan yahudi menikmati kehidupan yang baik. Mereka mengenakan pakaian yang bagus di kota-kota indah yang dilayani oleh jalan-jalan beraspal, air gratis, dan saluran air, dan makan hidangan dengan bumbu lezat, yang disajikan dengan (piring) keramik dari Cina.”

• Rasulullah bukan sekadar pemimpin spiritual, namun sekaligus pemimpin politik. Keberadaan Rasulullah di Madinah adalah sebagai pemimpin daulah Islam pertama. Beliau melaksanakan aktivitas politik di  Madinah sebagaimana seorang pemimpin negara seperti mengatur ekonomi dan militer.
• Menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Penerapan syariah Islam dilakukan dalam setiap sendi kehidupan termasuk mengatur negara,
• Sangat tegas dalam penerapan hukum Allah tanpa kompromi. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa beliau akan menerapkan hukum bahkan kepada putrinya sekalipun. 
• Menyatukan masyarakat dengan ikatan yang kokoh. Ikatan akidah adalah ikatan terkokoh yang dapat menyatukan masyarakat. Bukan ikatan semu seperti kesukuan maupun kebangsaan. 
• Menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Hakikat Islam yang merupakan ajaran untuk seluruh umat manusia inilah yang menjadi landasan dakwah Rasulullah, sebagaimana dalam hadist riwayat Imam Muslim, “Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mau mengucapkan laa ilaaha illallah. Siapa saja yang sudah mengucapkannya berarti ia telah menyelamatkan harta dan nyawanya dariku, kecuali dengan jalan yang haq, sedang hisabnya di tangan Allah.”

Visi apa yang seharusnya dibawa oleh seorang pemimpin Islam?

1. melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsip yang mapan, dan ijma’ generasi salaf
2. menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara kedua pihak yang berselisih
3. melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci
4. menegakkan hudud (sangsi sesui nash syar’i) 
5. melindungi daerah-daerah dengan banteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh
6. memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya didakwahi hingga dia masuk Islam,atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (ahlu dzimmah)
7. mengambil Fa’i (harta yang didapat kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syariat
8. menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam baitul mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan
9. mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur mengurusi masalah keuangan
10. terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaaan

"Akan ada era kenabian di tengah-tengah kalian, atas kehendak Allah, ia akan tetap ada. Kemudian Dia mengakhirinya jika Dia berkehendak untuk mengakhirinya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti metode kenabian" (HR Ahmad).

• Adanya kelompok yang menyeru kepada Al Khair / Islam yaitu menerapkan Islam kaffah
• Melakukan aktivitas politik (amar ma’ruf nahi mungkar), menunjukkan kejahatan musuh Islam dan menjelaskan solusi Islam
• Mewujudkan kesadaran umat dan opini tentang penerapan syari’ah dan penegakkan Khilafah.

By Christoph Roser at AllAboutLean.com under the free CC-BY-SA 4.0 license.

Triple Helix approach to aligning innovative environmental initiatives in the supply chain using EMAS (Razak, 2016)