Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia (Transparancy Internasional, 2005). Korupsi seakan sudah menjadi  budaya yang lestari dari tingkat teri hingga kakap. Korupsi sendiri sangatlah lekat dengan lembaga maupun instansi pemerintahan karena memang mayoritas tokoh korup yang tertangkap adalah tokoh-tokoh yang duduk di lembaga dan instansi pemerintahan. Aliran uang terbanyak juga bergulir di pemerintahan karena banyak sumber dana yang menaglir ke sana mulai dari pajak hingga pengelolaan SDA Indonesia.

Sekarang jika melihat kondisi tokoh/pejabat yang kini duduk di pemerintahan, bagaimana langkah-langkah mereka untuk dapat duduk di pemerintahan tersebut? Berapa banyakkah baliho-baliho, poster-poster yang dipasang untuk kampanye mereka? Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menarik simpatisan yang mau mendukung mereka? Mungkinkah modal tersebut benar-benar dikeluarkan tanpa berkeinginan adanya timbal balik?

Sistem pemilihan yang mengandalkan suara terbanyak mendorong setiap tokoh yang menginginkan posisi di pemerintahan berlomba untuk merebut simpati pemilih. Demi mendapat suara terbanyak, tidak sedikit dana yang digelontorkan. Dari ratusan juta hingga milyaran. Dari mana modal dana tersebut diperoleh? Tentu ada sokongan dari pemilik modal di luar tokoh tersebut baik pengusaha maupun parpol yang mengusung tokoh tersebut.Bahkan sering juga diberitakan asal dana kampanye tersebut berasal dari sumber dana fiktif. Sumber dana fiktif ini pun diindikasikan sebagai sumber dana korupsi. Korupsi lagi? Jika melihat sumber dana kampanye, bukan tidak mungkin posisi tokoh yang dicalonkan yang nantinya menempati jabatan di pemerintahan akan mengusung kepentingan-kepentingan dari parpol dan pengusaha/pemilik modal yang menyumbangkan rupiahnya untuk mereka. Sehingga tidak heran jika pemerintah pun letoy jika berhadapan dengan para pengusaha / pemilik modal tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat  ...
http://www.kedaiberita.com/index.php/Suara-Pembaca/sbsi-92-pemerintah-takluk-dengan-pemodal.html dan http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/01/18/lxz7lg-pemerintah-jegal-mobil-esemka.

Dikarenakan hal tersebut, pengertian politik sendiri di kalangan masyarakat awam menjadi tergeser.  Politik diartikan sebagai yang memegang kekuasaan. Masyarakat pun menjadi jengah jika disebutkan kata tersebut karena politik sudah lekat sebagai kata yang tidak terlepas dengan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Padahal, seharusnya politik diartikan sebagai bagaimana cara/aturan untuk menuju kesejahteraan rakyat bukan menuju pada kekuasaan.

Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas pemeliharaan urusan rakyatnya (orang yang diurusnya) (HR Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, At Tirmidzi)