Kerja sama Indonesia dengan PBB dalam menangkal terorisme, ekstremisme, dan radikalisme juga secara khusus dilaksanakan melalui proyek “Foster tolerant religious education to prevent violent extremism in Indonesia”.yang kemudian disebut dengan CONVEY. United Nations Development Programme (UNDP) dan Indonesia melaksanakan proyek yang telah diawali sejak tahun 2017 hingga 2020. Proyek tersebut berkolaborasi dengan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan didanai oleh pemerintah Jepang [2]. Proyek CONVEY fokus untuk menangkal radikalisme di bidang pendidikan dengan tiga tujuan utama yaitu mengembangkan pendidikan agama yang dapat menangkal tindakan ekstremis, mencegah penyebaran ekstremisme dan radikalisme di setiap institusi pendidikan serta memperkuat keterlibatan siswa maupun guru dalam menangkal ekstremisme dan radikalisme.
Selain proyek CONVEY yang didanai pemerintah Jepang, Indonesia juga dibantu oleh Uni Eropa (EU) melalui proyek "Preventing Violent Extremism Through Promoting Tolerance and Respect for Diversity" (PROTECT). Proyek ini didanai EU dan diimplementasikan oleh UNDP yang kemudian akan menjalin kerja sama dengan Kemenko Polhukam dan BNPT [3].
Berbagai proyek penanganan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme yang dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari serangkaian aksi teror yang terjadi sejak bom Bali 2002 silam. Meskipun dari upaya penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan terkesan fokus pada satu ajaran agama tertentu yaitu dalam hal ini Islam [4]. Terlebih kelompok-kelompok yang dianggap menebar paham terorisme, ekstremisme, dan radikalisme adalah kelompok Islam. Tuduhan secara tidak langsung yang mengaitkan antara Islam dengan tindak terorisme menyebabkan proyek-proyek deradikalisasi seakan menjadi deislamisasi.
Sesuatu yang wajar jika terjadi konflik kepentingan antar negara anggota PBB sebagaimana pada kasus Lebanon pada tahun 2013. Amerika Serikat dengan hak vetonya menghindari kesepakatan gencatan senjata meskipun sekretaris jendral PBB sudah menyerukannya [7]. PBB akhirnya menjadi alat bagi Amerika sebagai negara kapitalis untuk mengontrol kebijakan politik di dunia.
Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara bermabda kapitalisme akan menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan hegemoni mabda yang diembannya atas dunia. Termasuk mencegah kebangkitan Islam melalui pengembanan mabda Islam dalam bentuk negara. Oleh karena itu tidak mengherankan jika proyek dalam menangkal terorisme, ekstremisme, dan radikalisme yang diserukan PBB menjadi agenda deislamisasi karena itulah sebenarnya maksud dan tujuan proyek-proyek tersebut dibuat.
PBB dengan dewan keamanannya memang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Akan tetapi masih banyak permasalahan keamanan di dunia yang PBB dianggap gagal menanganinya. Beberapa kasus yang menuai kritik dan kekecewaan yaitu terkait Rohingya di Myanmar, gencatan senjata di suriah, dan konflik Israel-Palestina. PBB sendiri juga dianggap belum memiliki definisi jelas tentang terorisme [5].
PBB yang dibentuk pada tahun 1945 diinisiasi oleh inggris, Cina, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Kemudian pada bulan Oktober di tahun yang sama, 50 negara merdeka mendeklarasikan diri sebagai anggota PBB. Hingga saat ini anggota PBB telah mencapai 193 negara. Dari negara-negara anggota yang ada, Amerika Serikat adalah negara yang menyumbang dana terbesar ke PBB yaitu sejumlah $10 miliar atau seperlima dari total keseluruhan dana dari PBB [6].
Saat ini, Amerika sedang menjalankan agenda War of Terrorism yang kemudian diganti dengan War of Radicalism pada masa kepemimpinan Donald Trump. Steve Bannon, pria yang banyak dianggap pemikir ideologis pemerintahan Trump, percaya bahwa Amerika sedang “pada tahap awal perang global melawan fasisme Islam”. Para penasihat keamanan yakin Islam adalah ancaman peradaban Barat [8].
Oleh karena itu, keberadaan intelektual muslim seharusnya
tidak membiarkan pemikirannya terbajak untuk melanggengkan proyek-proyek
deradikalisasi. Akan tetapi, ikut berperan mengedukasi masyarakat terkait agenda Negara Kapitalis dari proyek-proyek yang berjalan tersebut.
[1] Indonesian Membership on the UN Security Council
[2] Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism
[3] EU and UNDP launch Project “Protect” to support Indonesia in preventing and countering violent extremism
[4] Indonesia: Extremism & Counter-Extremism
[5] Menelanjangi 10 Kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa
[6] A simple guide to exactly how the United Nations is funded
[7] Tajuk: Konflik kepentingan di PBB
[8] Proyek Radikalisme: Perang Melawan Islam
